Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM – Partai Demokrat mempersoalkan kuantitas capres 2024 yang skenarionya menguat dua pasang calon. Sementara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) lebih menyoroti jadwal Pemilu yang membuat repot parpol dalam memenuhi verifikasi faktual.
PKP menilai kadwal pemilu dimundurkan ke bulan Mei dinilai lebih moderat dibandingkan usulan KPU yang ingin memajukan ke bulan Februari.
Skema KPU dinilai memunculkan kerugian khususnya kepada parpol non-parlemen dan parpol baru yang berdasarkan Putusan MK Nomor 55/2020 diberi syarat yang lebih berat dari pada sembilan parpol parlemen.
Baca Juga: Gerindra Dukung Pemilu 2024 Digelar pada 15 Mei, Ini Alasannya
Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin menyebut jadwal Pemilu berkorelasi dengan banyak hal. Khususnya persiapan parpol dalam memenuhi persyaratan verifikasi.
Dengan adanya pembedaan syarat dari MK, maka usulan pemerintah agar jadwal pemilu dimundurkan ke bulan Mei terbilang lebih moderat.
Maka konsekuensinya pelaksanaan verifikasi akan dimulai lebih cepat dua bulan. ”Waktu begitu pendek bagi parpol memenuhi persyaratan verifikasi,” terang Said Salahudin, Minggu 10 Oktober 2021.
Baca Juga: JoMan Dukung Prabowo Subianto Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Berdasarkan putusan MK, ada sembilan parpol parlemen hanya dipersyaratkan lulus verifikasi administrasi.
