Amandeman UU 1945 Mustahil Dilakukan Saat Ini, Zulkifli Hasan Beberkan Alasannya

28 September 2021, 02:45 WIB
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan /Syaiful Amri/Publiktanggamus.com

PUBLIKTANGGAMUS.COM - Isu amandemen 1945 yang digelontorkan sebagian pihak mustahil akan terlaksana pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut situasinya tidak memungkinkan.

Hampir tiga tahun upaya amandemen dilakukan pada eranya. Gerakan yang dilakukan secara masif pun tidak cukup dalam menyederhanakan narasi amandemen tersebut.

”Saya mantan Ketua MPR. Pada saat itu ada amanah dari ketua MPR terdahulu, yang isinya harus ada amandemen terutama pokok-pokok haluan negara. Maka saya ke kampus-kampus, rapat gabungan, hampir tiga tahun dilalui. Maka sepakatlah, yang disebut amandemen terbatas,” ungkap Zulkifli Hasan, Selasa 28 September 2021.

Baca Juga: Zulkifli Hasan: Pilpres Sudah Selesai Sudahi Kopar-Kapir, Tidak Produktif!

Sayangnya, sambung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, hal itu pun tidak terjadi. Menurut pria asal Lampung ini, dorongan dan semangat yang ada tidak didukung dengan situasi dan kondisi. 

”Itu (amandemen) pun tidak terjadi pada era saya (Ketua MPR). Sekarang ini saya wakilnya (dulu Ketua MPR). Kondisinya pun tidak berubah, tidak ada yang macam-macam. Apalagi ada amandemen tiga periode. Titik pokok-pokoknya cuma haluan Negara. Maka dalam situasi saat ini, dengan waktu yang tersisa, mustahil amandemen itu terjadi,” terang Bang Zul sapaan akrabnya.

Soal wacana Presiden tiga periode, Zulkifli Hasan mengaku sempat menanyakan hal ini ke Presiden Joko Widodo. Pada saat itu dirinya bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Baca Juga: Bersama Bustami, LaNyalla Terus Gemakan Amandemen ke-5 Konstitusi ke Daerah

”Kami beramai-ramai dengan Mas Bambang menghadap, menanyakan rencana tiga periode tadi. Jawaban Presiden Jokowi jelas, bahkan beliau balik bertanya, kok sedikit-sedikit Presiden. Ini kan urusannya MPR, kok saya terus. Presiden Jokowi menegaskan tidak ada niat, apalagi terpikir untuk tiga periode,” jelasnya.

Selang beberapa saat kemudian, sambung Zulkifli Hasan, dirinya diundang ke Istana Presiden, hadir dalam kesempatan tersebut ketua-ketua partai dan sekretarisnya.

Pertemuan itu menyampaikan perkembangan COVID-19 dan dampak ekonomi. Presiden Jokowi menyampaikan penanganan sedikit lambat, karena masing-masing daerah memiliki kebijakan dan beberapa hambatan.

Baca Juga: PKP Usul Garong Uang Rakyat Dihukum Mati, Yussuf Solichien: Jangan Sampai yang Kaya Tambah Kaya

”Dalam kesempatan tersebut, masing-masing ketua umum partai yang hadir dimintai pandangan dan tanggapannya oleh Presiden, temasuk saya terkait penanganan COVID-19. Dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan soal amandemen, tidak ada isu reshuffle, ketua umum diminta pandangan itu yang jelas ya,” ungkapnya.

Pria jebolan PPM School of Management (2003), Universitas Krisnadwipayana ini juga mengungkapkan, dirinya intens bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Baik sebelum masuk dalam koalisi Indonesia Maju.

”Saya hampir intens bertemu. Saya pun beberapa kali mengutarakan ide dan masukan ke pemerintah. Salah satunya soal demokrasi yang terjadi saat ini. Dalam catatan, 23 tahun demokrasi, kita perlu mengevaluasi. Demokrasi yang sejatinya mampu menghasilkan harmoni, terjadi kesenjangan maka perlu mengevaluasi bukan berarti amandemen,” ungkapnya.

Baca Juga: Mahasiswa Demo KPK, Firli Bahuri Dituntut Cabut Pemecatan Novel Baswedan Cs

”Saya harus konsisten menyampaikan pokok-pokok pikiran ini dan pesan pendahulu. Bahwa perlu adanya haluan negara, bahwa benar adanya keinginan amandemen tapi terbatas. Maka saya sampaikan saat ini, amandemen tidak akan terjadi. Amandenem mustahil, Haqulyakin,” jelasnya.

Amandemen itu sambung Bang Zul, berbeda dengan memilih Presiden. Amandemen adalah kesepakatan konsep, bukan orang. ”Dan masing-masing orang punya konsep itu. Untuk menyatukan itu butuh bertahun-tahun lamanya, lima tahun tidak cukup,” timpalnya.  

”Mustahil amandemen jika masih ada versi lain-lain yang memaknainya. Satu sama lain pemahaman berbeda, apalagi soal konsep. Isu ini itu ya orang boleh bicara dan berasumsi (terkait pertemuan koalisi) dari pada kopar-kapir, radikal-radikul,” terangnya.

Baca Juga: PAN Masuk Koalisi Jokowi, Begini Kata Zulhas Politisi Asal Provinsi Lampung

Pertemuan dengan Presiden Jokowin berikut dengan para ketua umum partai, Zulkifli Hasan memastikan tidak karena amandemen. Apalagi jika dikaitkan PAN koalisi karena ada agenda amandemen tiga periode.

“Saya tiap bulan bisa bertemu dengan Presiden, saya minta izin, minta waktu termasuk usulan terhadap rencana revisi UU Pemilu yang akhirnya gagal. Saya sampaikan saat ini tidak perlu revisi UU Pemilu. Akhirnya tidak jadi. Karena kalau dibahas ributnya gak karu-karuan,” jelasnya.

Zulkifli menegaskan, isu amandemen bisa berdampak pada negara yang tengah konsen terhadap penanganan pandemi COVID-19. Meski demikian dirinya sangat sadar, publik  curiga dengan denyut politik dan dinamikanya yang berkembang.

Baca Juga: Bergabung di Pemerintahan, Partai PSI Ingatkan PAN Dilarang Main Dua Kaki Apalagi 'Nembak' Jokowi

”Saya sangat sadar hal itu. Muncul kecurigaan dan pandangan lain, tapi biarlah. Publik sah-sah saja menilai itu,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Zulkifli, banyak di isi kepala pimpinan partai terkait kondisi negara saat ini. Termasuk dari unsur DPD RI juga mengutarakan amandemen. “Saya hanya menyampaikan bahwa amandemen perlu momentum, situasi tenang, hal-hal mendasar, secara umum adalah narasi disetujui. Demokrat beda dengan PAN, PAN beda sama Golkar, dll,” jelasnya.

Amandemen ke-4 bisa dilakukan, terang Zulkifli Hasan, lantaran situasi arah politik pada saat itu mendukung. Tak terkecuali kelompok-kelompok agama maupun massa yang tergabung dalam organisasi.

Baca Juga: Tersisa PKS dan Demokrat, PAN Perkuat Gotong-Royong dalam Koalisi Pemerintahan Jokowi

Muhammadiyah misalnya secara umum menyampaikan hal-hal meski pun terkesan berbeda. Tapi Muhhamadiyah mengeluarkan pendapat itu berdasarkan rasionalitas.

”Muhammadiyah ya memang begitu. Tapi itu tulus, tidak bisa berpura-pura. Kalau sholat kita perlu wudhu, tapi ada yang kehausan, kita persilahkan air wudhi itu untuk diminum lebih dulu,” terang Zulkifli mengibaratkan amanademen dengan rasionalitas dan kondisi alam demokrasi saat ini.***

Editor: Syaiful Amri

Tags

Terkini

Terpopuler