PUBLIK TANGGAMUS - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur memberikan ruang luas yang bisa dimanfaatkan dan kemacetan dapat ditekan.
Anies Baswedan juga menyebut aktivitas pemerintah selama ini berkontribusi dalam kemacetan di Jakarta yang angkanya tak kurang dari tujuh persen.
Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan dalam acara bincang-bincang yang melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.
Baca Juga: Riza Patria Singgung Revisi UU Ibu Kota, Isran Noor: IKN Itu Cita-cita 3 Presiden Maka Segerakanlah!
Jakarta akan mengalami transformasi. Namun, Anies Baswedan tidak menjelaskan transformasi Jakarta yang dimaksud. ”Pastinya kemacetan berkurang,” kata dia.
Pengamat politik sekaligus Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai Pemprov DKI Jakarta dapat memperkuat kepastian hukum dan digitalisasi setelah tidak menjadi status IKN.
Peneliti senior LIPI itu berharap pembenahan guba domestik menyambut Jakarta sebagai kota global yang berorientasi pada ekonomi dan bisnis.
Baca Juga: Nama Nusantara Dipilih untuk Ibu Kota Negara, Jangan Salah Tafsir, Ini Penjelasannya
Siti juga optimistis Jakarta sudah menjadi barometer ekonomi dan bisnis. Kekuatan ini yang menjadi daya pikat dan magnet bagi Jakarta lebih maju dan modern dari sisi pembanguan dan ruang digitalisasi ekonomi.
Terpisah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Namun semuanya tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. ”Beliau (Ahok) punya kepemimpinan yang cukup baik, tegas dan konsisten,” dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.
Baca Juga: Gagal Lelang Sirkuit Formula E Jadi Pintu Masuk KPK, Ken: Ada 2 Kejanggalan yang Bisa Diungkap
IKN, sambung Hasto memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami budaya budaya bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
”PDIP menyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP,” kata politikus asal Yogyakarta itu.
Seperti diketahui selain Ahok muncul pula nama Mensos Tri Rismaharini sebagai Kepala Otorita IKN. Lalu ada Abdullah Azwar Anas yang menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lagi-lagi Hasto menyebut, Presiden Jokowi memiliki wewenang, memiliki otoritas dan dipastikan memiliki pertimbangan kuat dan matang dalam menetapkan sosok Kepala Otoritas IKN Nusantara di Kalimantan.***