Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Politisi Gerindra Arief Poyuono angkat jempol terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor batu bara karena bermanfaat bagi PLN untuk menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Tercatat sejak 1-31 Januari 2022 Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membekukan izin ekspor 490 perusahaan batu bara dari total 619 perusahaan batu bara di Indonesia karena mereka tidak memenuhi kewajiban pasar domestik dalam (DMO).
Kebijakan berani ini, kepemimpinan Arief Poyuono akan berimbas pada kemakmuran energi yang diprioritaskan bagi hak dasar kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Aktivis 98 Tuduh Pemfitnah Putra Jokowi Diorder Politisi Busuk
”Ya harus dimulai, mau kapan lagi. Batu bara dulu untuk energi listrik, menyusul yang lain. Kita tahu banyak aksi protes para pengusaha, tapi mereka sudah lama kenyang,” tegas Arief Poyuono kepada PublikTanggamus.com, Selasa 11 Januari 2022.
Dengan beban tarif PLN yang saat ini ada saja, sambung dia, sudah memberatkan rakyat. Muncul ide batu bara untuk komsumsi listrik dan memperkuat energi dalam negeri adalah hal lumrah.
”Rakyat itu simpel kok, ga ribet. Harga murah, bisa terjangkau. Jika ini disusul dengan kebijakan promaterial hanya diizinkan untuk memproduksi manufaktur dalam negeri itu lebih keren lagi. Sudahi ekspor barang mentah, kewajiban pasar domestik penuhi dulu dalam negeri” timpalnya.
Baca Juga: Arief Poyuono: Maraknya Pinjol Bukti Perbankan dan BUMN Gagal
Arief menduga 418 perusahaan batu bara selama ini tidak pernah menjalankan komitmen DMO sejak Januari hingga Oktober 2021.
”Keberadaan mereka kan cuma dagang. Keruk keuntungan. Apa berfikir listrik kita mahal. Mereka terus mengeruk batu bara yang digali dari tambang-tambang di Indonesia, lalu menjualnya ke luar negeri dan tidak pernah memenuhi ketentuan DMO,” tandasnya.
Kalau Amerika mengatur Indonesia untuk tetap memenuhi kebutuhan industri meraka, jelas ini tidak rasional.
