”Makanya saya pernah bilang perlu ada tim monitoring dan evaluasi. Selain menjaga kualitas beras, juga mengevaluasi proses distribusi dan memecahkan masalah di lapangan,” ujar dia.
LaNyalla juga menyinggung kemungkinan kasus serupa terjadi di daerah lain. Pemerintah daerah dan Bulog di wilayah perlu untuk mengecek kembali stok-stok beras di gudangnya masing-masing.
”Tidak semua bansos dari pemerintah kualitasnya jelek, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kontrol kualitas secara rutin. Biasanya kualitas beras juga bergantung pada penyimpanan di gudang. Ini domain Bulog untuk memperhatikan stok beras yang ada,” jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu.
Kementerian Sosial memang menyalurkan beras sebesar 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal di kawasan Jawa-Bali yang terdampak PPKM.
Penerima bansos paket 5 kg itu adalah masyarakat yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).***