Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk hilir turunan minyak sawit. Hal ini didukung ketersediaan bahan baku industri yang melimpah, dimana produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 52,14 juta ton pada tahun 2020.
Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk produk hilir minyak sawit pangan, personal wash, personal care, hingga biofuel.
“Indonesia berpredikat sangat unggul pada supply and demand minyak sawit dunia,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika di Jakarta, Kamis (21/10).
Baca Juga: Ini Aturan Penyeberangan Laut, Udara dan Darat di Jawa-Bali dan Luar Jawa, Semua Diperlonggar!
Plt. Dirjen Industri Agro menyebutkan, beberapa capaian kuantitatif sektor industri kelapa sawit bagi ekonomi nasional, di antaranya menyumbang devisa ekspor lebih dari Rp300 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang.
“Adapun capaian kualitatifnya, antara lain menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, menggerakkan aktivitas produktif daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal), serta menjaga kedaulatan ekonomi dan teritorial di perbatasan negara,” paparnya.
Sementara itu, Putu menegaskan, Kemenperin fokus untuk menjalankan kebijakan hilirisasi industri berbasis minyak sawit. Upaya strategis ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal sekaligus mendorong masuknya investasi dan pendalaman struktur manufaktur dalam negeri.
Baca Juga: Viral, Beli Gelang Emas Rp70 Ribu Tahun 1980, Jual pada 2021 Untung hingga Puluhan Juta
Indikator keberhasilan hilirisasi industri minyak sawit dalam negeri adalah ratio volume ekspor antara bahan baku (CPO/CPKO) dibandingkan produk olahan. Pada kurun waktu 2016 – 2020, ratio volume ekspor bahan baku dengan produk olahan berada di tingkat 20% vs. 80%. Pada tahun 2021 s.d. bulan Agustus 2021, ratio volume ekspor meningkat menjadi 9,27% vs. 90,73% (data GAPKI diolah Kemenperin).
