Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Gelaran Formula E yang akan dilaksanakan Oleh Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di masa pendemi Covid 19 menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 agar ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.
Instruksi itu menyebutkan bahwa Formula E menjadi isu kedua yang harus dituntaskan setelah isu perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Baca Juga: Arief Poyuono: Ada Garong di Proyek Formula E? KPK dan Kejaksaan Sikat Saja
Hal tersebut membuat 33 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggunakan Hak nya untuk bertanya dan mendalami kebijakan ini, yang biasa di sebut Hak Interpelasi DPRD.
Merry Hotma, SH salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai salah satu penandatangan Hak Interpelasi menyayangkan Penyelenggaraan Formula E yang terkesan seperti dipaksakan oleh Pemerintah Gubernur Abies Baswedan.
"Dalam Kondisi Aggaran yang defisit dan situasi Pandemi seperti ini Harusnya Gubernur lebih Fokus kepada penanganan Pandemi dan penyelamatan Ekonomi Warga DKI, Bukan malah Bikin Balapan Formula E," terang Merry Hotma Kamis 16 September 2021.
Baca Juga: Lembaga Kebangunan Jakarta: Penyelenggaraan Formula E Lukai Hati Warga DKI
Penyelenggaraan Formula E yang sepenuhnya menggunakan APBD DKI Jakarta menyebabkan pos-pos pembangunan lain harus dikurangi.
