Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Pelabuhan mejadi sasaran Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membongkar dugaan praktik mafia. Ini setelah adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Burhanuddin sudah gatal dengan Pelabuhan setelah banyaknya laporan yang masuk. Langkah dilakukan Kejagung untuk membongkar kebusukan ini tentu dengan cara-cara yang lebih cermat.
"Perangkat kerja di daerah bergerak, targetnya pelabuhan. Soal bagaimana caranya ya operasi intelijen memberantas mafia pelabuhan," terang Burhanuddin, Minggu 14 November 2021.
Burhanudin dengan tegas menyebut seluruh oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan akan disikat."Ya sikat, tak ada pandang bulu!" kata Burhanuddin.
Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. Faktor ini secara jelas menghambat laju lalu lintas penyeberangan orang dan logistik sehingga arus bisnis maupu investasi terganggu.
"Dampaknya sudah jelas dari sisi ekonomi. Bagaimana barang kelua dan masuk bisa lancar kalau ada pemainnya di situ,"timpalnya.
Burhanudin mencontohkan kadar tarif distribusi barang di Indonesia selama ini lebih tinggi dibandingan negara tetangga seperti Malaysia apalagi Cina.
"Rentangnya jauh bisa 15 persen dari laporan yang saya terima itu dengan Cina. Kalau dengan Malaysia bisa 13 persen. Ini ulah mafia pelabuhan tak bisa dibiarin," timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan diminya untuk mengatasi kondisi pelabuhan khususnya layanan.
Ini lantaran terjadinya tumpah tindih biaya distibusi dan munculnya biaya lain di pelabuhan yang menguatkan potensi korupsi.
Mamang fakta yang terjadi juga tidak terlepas dengan adanya pelayanan yang tumpang tindih antara sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.
