Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Presidential Threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem Presidensil dan demokrasi. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai kondisi yang ada justru sebaliknya, memperlemah demokrasi dan mudarat.
Dijelaskan LaNyalla, partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih.Sehingga yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.
Makanya jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudarat-nya, Presidential Threshold penuh dengan mudarat.
“Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan Perppu atau Calon-Calon Pejabat Negara yang dikehendaki pemerintah,” terang LaNyalla dalam keterangan yang diterima PublikTanggamus.com, Selasa 16 November 2021.
Baca Juga: Bukan Jokowi Tapi Prabowo yang Terusik, Fadli Zon ‘Baper’ Lalu Menghilang?
Baca Juga: Survei DTS: 59,4 Persen Masyarakat Menolak Jokowi 3 Periode
Sebab kata LaNyalla, mbang Batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres, dimana hanya ada 2 pasang calon yang head to head.
“Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat. Antar kelompok berseteru dan selalu melakukan Anti-Thesa atas output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi,” paparnya.
Bagaimana bangsa ini disuguhi kegaduhan nasional. Sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum.
