Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Beragam isu aktual menjadi perhatian masyarakat Indonesia dari pemberitaan yang muncul.
Dari monitoring isu aktual Kamis, 9 Desember 2021 ternyata tidak hanya besaran tarif PCR sampai Hari Korupsi Sedunia yang menjadi isu menarik.
Muncul pula isu naiknya angka Covid-19 hingga survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal 15 Juni–24 Juli 2020 dan hasil survei DPR jadi lembaga terkorup.
Berikut ini catatan yang dirangkum dari sejumlah sumber dan harapan publik yang dapat menjadi rekomendasi.
Baca Juga: Isu Aktual 9 Desember 2021: Besaran Tarif PCR sampai Hari Korupsi Sedunia Jadi Bahasan
1. Waspada kerumunan di tempat publik:
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat setidaknya 8.789 warga Indonesia yang berstatus positif terkonfirmasi virus corona (Covid-19) dan kontak erat masih nekat untuk bepergian di tempat-tempat keramaian:
Harapan publik:
A. Mendorong pemerintah untuk meminta pimpinan pengelola tempat publik untuk mensosialisasikan petugas keamanan yang bertugas mengecek status pengunjung.
Ini dapat dilakukan melalui aplikasi PeduliLindungi untuk dapat memahami dan memperhatikan secara detail status warga yang berkunjung.
Termasuk, menemukan status hitam (positif Covid-19 dan melakukan kontak erat) agar segera mengarahkan untuk isolasi terpusat ataupun isolasi mandiri.
B. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menentukan kebijakan terhadap orang-orang yang positif Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri.
Termasuk, melakukan kontak erat sehingga dapat mencegah mereka untuk bepergian ke tempat-tempat publik, mengingat selama ini kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing;
C. Mendorong Kemenkominfo terus mengupdate dan melakukan pembaharuan terhadap aplikasi PeduliLindungi, sehingga seluruh data terkait Covid-19.
Baik status vaksin maupun status tes Covid-19 dapat tersinkronisasi secara update melalui aplikasi tersebut, serta meminimalisir terjadinya error system, mengingat aplikasi tersebut bermanfaat untuk mengetahui status Covid-19 seseorang.
D. Mendorong Kemenkes untuk dapat meningkatkan strategi pengawasan dan pemantauan terhadap orang-orang yang berstatus hitam tersebut.
Salah satunya berkoordinasi dengan Ketua RT/RW untuk dapat memastikan orang-orang berstatus hitam tersebut melakukan isolasi mandiri secara disiplin, serta memastikan kebutuhan pokok seperti makanan tersedia selama mereka melakukan isolasi mandiri.
E. Mengimbau masyarakat yang saat ini berstatus hitam untuk disiplin melakukan isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, mengingat adanya potensi penularan virus corona apabila orang-orang dengan status hitam berkeliaran di tempat publik.
Baca Juga: Indonesia Dikepung Omicron, Ini Pesan Presiden Jokowi untuk Aparat
2. Boster Netralisir varian omicron
Medical Chief Officer Perusahaan Pfizer telah menjelaskan berdasarkan uji laboratorium, booster vaksin Pfizer-BioNTech mampu menetralkan varian Omicron.
Vaksin Pfizer-BioNTech sendiri saat ini menjadi salah satu jenis Vaksin Covid-19 yang dipakai di Indonesia, DPR Perlu:
Harapan Publik:
A. Mengusulkan kepada pemerintah untuk memasok lebih banyak vaksin jenis Pfizer-BioNTech untuk nantinya digunakan sebagai jenis utama dalam rencana program pemberian vaksin dosis ketiga atau booster kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan ancaman ledakan kasus positif Covid-19 akibat varian Omicron.
B. Mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi terhadap seluruh vaksin yang digunakan di Indonesia untuk memastikan sejauh mana antibodi yang terbentuk dari vaksin tersebut, terutama dalam melawan virus corona varian Omicron.
C. Mendorong pemerintah melalui Kemenkes untuk menyusun strategi percepatan realisasi vaksinasi Covid-19 dosis satu dan dua telah tercapai seluruhnya dan berkomitmen agar vaksinasi dapat berjalan minimal dua juta dosis sehari agar kekebalan komunal dapat segera tercapai di Indonesia.
D. Mendorong pemerintah untuk siaga dalam upaya mengantisipasi masuk dan menularnya varian Omicron di Indonesia dengan melakukan pengawasan ketat terhadap Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri yang masuk ke Indonesia selama proses karantina/isolasi.
3. Survei Peringkat Ketahanan Negara
Salah satu media Internasional melakukan survei peringkat ketahanan negara dalam merespons pandemi Covid-19 terhadap 53 negara di dunia.
Ini cara untuk mengukur seberapa efektif sebuah negara dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam survei tersebut, Indonesia berada di peringkat kedua terendah.
Harapan Publik:
A. Mendorong pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan upaya penanganan Covid-19.
Khususnya, upaya memperbanyak tes Covid-19 (testing) dan pelacakan (tracing), serta meningkatkan kualitas perawatan (treatment).
B. Mendorong pemerintah memperhatikan 12 kategori yang disusun dalam penentuan hasil survei tersebut, di antaranya dari aspek penekanan penyebarluasan virus.
Lalu, kualitas perawatan kesehatan, cakupan vaksinasi, kematian secara keseluruhan, dan perkembangan untuk memulai kembali perjalanan atau mobilitas, sehingga pemerintah dapat memperbaiki masing-masing indikator agar menjadi lebih baik.
C. Mendorong pemerintah mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19, sehingga kekebalan komunal (herd immunity) dapat segera terbentuk secara menyeluruh.
D. Mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sehingga sosial dan ekonomi masyarakat berangsur-angsur dapat kembali pulih.
E. Mendorong pemerintah agar secara bijak dan tegas dalam menentukan ataupun menerapkan aturan terkait penanganan Covid-19, serta memastikan agar aturan tersebut tidak membingungkan atau timpang tindih dengan aturan lainnya, sehingga upaya penanganan covid-19 dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan optimal.
F. Mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun.
Tidak lupa menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, mengingat kedisiplinan menerapkan prokes merupakan kunci utama keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: KPK Bergerak Usut Dugaan Korupsi Formula E, Kent: Babak Baru Dimulai Semoga Terang Benderang
4. Survei Global Corruption Barometer (GCB)
Terkait munculnya pemberitaan pada tanggal 7 Desember 2021 perihal hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal 15 Juni-24 Juli 2020 yang menyebutkan DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia.
Harapan Publik
A. Masyarakat meminta DPR bisa menjelaskan dengan jiwa besar kondisi yang ada dan menghargai hasil survei terhadap lembaga tersebut.
Survei ini menjadi penilaian masyarakat yang sebenarnya dapat motivasi anggota DPR untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik ke depannya.
B. DPR seharusnya merepon survei tersebut dengan meminta penjelasan dari lembaga survei Global Corruption Barometer terkait kriteria korup dalam survei yang dilakukan pada institusi publik tersebut.***
