PUBLIKTANGGAMUS.COM-Pegawai Negeri Sipil nasibnya semakin terjepit, terutama peniadaan tunjangan kinerja berdasarkan golongan. Hal itu, menjadi perhatian semua kalangan. seperti Politisi dari Demokrat syarief Hasan meminta Pemerintah perhatian dengan PNS golongan rendah.
Politisi senior Demokrat, Syarief Hasanmengingatkan pemerintah jika selama ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang hanya digaji Rp1,5 juta. Dia lantas mengingatkan pemerintah perlu melakukan klusterisasi peniadaan tunjangan kinerja berdasarkan golongan.
Kata dia, opsi peniadaan tunjangan ini sebaiknya dibatasi pada PNS golongan tinggi. Syarief Hasan mengatakan pemerintah tetap harus membayar tunjangan kinerja PNS yang bergaji rendah.
Baca Juga: Bergabung di Pemerintahan, Partai PSI Ingatkan PAN Dilarang Main Dua Kaki Apalagi 'Nembak' Jokowi
Jika ada opsi peniadaan tunjangan, sebaiknya hanya untuk PNS golongan tinggi dengan gaji yang relatif cukup besar. "PNS golongan rendah yang tunjangan terkecil, harusnya tetap diberikan," tutur Syarief Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Dia melihat hingga saat ini pada rezim Jokowi, banyak PNS menerima gaji Rp1,5 juta. Dia tegas mengatakan angka itu sangat jauh di bawah upah minimum regional (UMR)
Jika sampai tidak dibayarkan, kata dia akan berpengaruh pada daya beli mereka yang berpenghasilan rendah. Syarief Hasan menjelaskan, PNS akan sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Baca Juga: Wah Ada Apa Pesawat Batik Air Seri Airbus A330 Mendarat Darurat, Berikut Rute Perjalannya
Di kutip Publik-Tanggamus dari Pikiran-Rakyat, Syarief Hasan meminta pemerintah mempertimbangkan beban keluarga dengan tetap memberikan tunjangan bagi PNS golongan rendah.
"Ini penting dalam menjaga daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan," kata Syarief Hasan.
Situasi saat ini dinilai anak buah SBY ini cukup memberatkan, termasuk PNS yang bergaji rendah. Oleh karena itu, . Syarief Hasan meminta pemerintah memberikan insentif fiskal bagi kelompok PNS golongan rendah.
Baca Juga: Vios Terbaru Dikabarkan Mengaspal Tahun 2022, Berikut ini Bocoran Keunggulnya
Pemerintah tetap harus hadir di tengah abdi-abdi negara yang memang berpendapatan rendah sehingga daya beli mereka tetap terjaga.
"Rendahnya daya beli akan berdampak langsung terhadap kualitas hidupnya, kasihan keluarga mereka," ujar Syarief Hasan.
Sebelumnya, pemerintah mengubah keputusan terkait tunjangan kinerja PNS Pemerintah mengambil langkah ini atas nama menyelamatkan anggaran untuk prioritas penanganan Covid-19
"Varian delta membuat kita lakukan adjustment. Kita lakukan empat kali refocusing," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Baca Juga: Terlihat di instagram Nissa Sabyan Membagikan Potret Mengejutkan Dengan Selang Infus di Tangan
"Refocusing kedua bahkan kita lebih hemat lagi. Tidak akan memberikan Tukin PNS Kita hemat Rp15 triliun," sambungnya
Refocusing ini kata dia akan terus dilakukan hingga kebijakan fiskal menjadi fleksibel.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan THR dan gaji ke-13 pada tahun ini. Akan tetapi, tunjangan kinerja reguler akan tetap diberikan ke PNS sebagaimana mestinya.**
Refocusing ini kata dia akan terus dilakukan hingga kebijakan fiskal menjadi fleksibel.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan THR dan gaji ke-13 pada tahun ini. Akan tetapi, tunjangan kinerja reguler akan tetap diberikan ke PNS sebagaimana mestinya.***