Pertama, tidak ada perencanaan yang berkesinambungan.
Kedua, UU IKN diduga merupakan konspirasi DPR dan pemerintah.
Baca Juga: Sandiaga Uno dan Khofifah Didorong Ikut Pilpres 2024
Ketiga, pemerintah dan DPR terkesan tidak memperhatikan masalah efektifitas, khususnya sosiologi masyarakat di masa sulit Covid-19.
Keempat, Marwan menilai, Indonesia tidak butuh UU maupun pembangunan IKN.
“Ya negara lagi cekak sementara utang terus menggunung dan diprediksi tembus Rp7 ribu triliun dengan bunga utang lebih dari Rp 400 triliun,” timpal ya..
Selain Din Syamsuddin muncul pula tokoh seperti ada Faisal Basri, Muhammad Said Didu, sampai Hatta Taliwang.***