Network
PUBLIK TANGGAMUS - Operasi tangkap tangan (OTT) merajalela di awal Tahun 2022. Fakta ini, jelas mencoreng Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya Kemendagri merupakan lembaga yang memiliki andil besar dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Apa pun ceritanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak dengan OTT dalam melakukan penindakan.
Baca Juga: Konstruksi Perkara Bupati Langkat dan 5 Tersangka Diungkap KPK Berikut Aliran Suap Rp786 Juta
Kerja cepatnya di awal tahun 2022 ini pun terbukti kongkrit dengan menyeret tiga kepala dearah ke bui dalam ruang kerja senyap OTT.
Ketiga OTT tersebut yakni Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan pada Rabu 5 Januari 2022.
Selanjutnya Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan kawan-kawan pada Rabu 12 Januari 2022.
Baca Juga: KPK Buru Tersangka Lain Usai Menangkap Bupati Langkat Rencana Perangin Angin di Sebuah Cafe
Terakhir, Bupati Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) dan kawan-kawan pada Selasa, 18 Januari 2022.
Tiga kepala daerah ini belum termasuk OTT Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) cs.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku prihatin maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Baca Juga: Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT KPK, Total Kekayaan Bikin Tercengang
Sebagai penyelanggara negara harusnya memegang tampuk amanah rakyat.
Sebaliknya tidak melakukan permufakatan jahat dengan pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
”Masih asaja APBD jadi awal bancakan. Harusnya pro-rakyat, tetapi kemudian digunakan dengan niatan untuk memperkaya diri,” terang Gufron, Selasa, 25 Januari 2022.
Terkait dengan hali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hanya bisa berharap seluruh kepala daerah agar bisa menekan potensi tindak pidana korupsi.
"Saya sekadar mengingatkan, tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita," katanya Tito Karnavian.
Tito menegaskan kasus korupsi dengan ditangkapnya para kepala daerah yang semakin banyak akan berdampak pada sistem pemerintahan.
Apalagi kejadian korupsi bisa memengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, katanya.
”Persoalan seperti masalah kesejahteraan tentu bisa diatasi dan turut memengaruhi upaya pencegahan korupsi,” jelas dia.
Pada prinsipnya, kata dia, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan Kemendagri dan KPK untuk bagian yang rawan tindak korupsi.
”Yang pertama dan yang paling rawan itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” kata dia.***
