Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi membantah pemerintah menghapus data angka kematian dalam kasus harian Covid-19 dari indikator penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurutnya, pemerintah bukannya menghapus data angka kematian, melainkan tak menggunakannya untuk sementara waktu guna menghindari distorsi penilaian.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tutur Jodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 Agustus 2021.
Baca Juga: Waspada! Potensi Hujan dan Banjir Bakal Melanda Wilayah di Indonesia
Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga dilaporkan terlambat. Menurutnya data yang bias itu menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ujarnya.
Meskipun demikian, kata Jodi, data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.
"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," imbuhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Jodi, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
