Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM- Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung menegur 10 Bupati hingga Wali Kota. Diantaranya Walikota Bandar Lampung.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku bahwa pihaknya sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, khususnya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD.
Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Masyarakat Menengah Atas Tidak Bisa Dapat Vaksin Gratis Lagi
Monitoring mingguan realisasi dari 548 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dilakukan berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah, serta penanganan Covid-19 di daerah.
Pasalnya, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan bahwa realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.
"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," katanya
Baca Juga: Orang Tua Terinfeksi Covid-19, Ratusan Anak di Bekasi Yatim Piatu Begini Kata Kementerian Sosial RI
Kastorius Sinaga menyebutkan bahwa faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Namun, hasil pemantauan rutin Kemendagri masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda sesuai data yang telah di cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes.
