Network
PUBLIKTANGGAMUS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyatakan akan terus berdoa agar Reforma Agraria menyelesaikan konflik agraria.
Jangan sampai masalah yang dihadapi terus menumpuk di seluruh daerah. Karena itu perlu percepatan seperti Arahan Presiden Joko Widodo.
Kunci tidak ada jalan lain dengan penyelesaian program serta penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Maka seluruh pihak yang terlibat harus bergerak lebih cepat menyelesaikan permasalaha.
Baca Juga: 111 Pulau Terluar Menuai Masalah, Surya Tjandra: Kuncinya di Reforma Agraria
”Bukan hanya LPRA yang bekerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) saja, tetapi juga redistribusi yang lainnya juga harus dimonitor,” tegas Menteri ATR-Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam keterangan resmi yang diterima Publiktanggamus.com Sabtu 28 Agustus 2021.
Tentu, sambung Sofyan, banyak redistribusi kerja sama dengan CSO maka semuanya harus diselesaikan juga, sehingga penanganannya dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Segala macam yang berhubungan dengan konflik agraria harus segera diselesaikan.
”Siapapun itu, mafia tanah harus disikat tuntas, itu pula yang menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Baca Juga: Fernando Sinaga Kritik Koordinasi Kementerian ATR-BPN dan KLHK
